(Totok Heru Subroto, Kepala Bapenda Kukar)

TENGGRONG, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar melakukan pendataan wajib pajak 2021, diantaranya adalah Cafe, Restoran, pelaku UMKM  dan lainnya.

Hal itu dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar dalam sektor pajak daerah kedepannya.”Data wajib pajak perlu diperbarui, karena kondisi ditengah pandemu seperti sekarang ini, ada kemungkinan usaha ada yang tutup, atau bahkan ada yang baru buka,: kata Kepala Bapenda Kukar Totok Heru Subroto.

Khusus di Kecamatan Tenggarong saja menurut Totok Heru ada 400 pelaku UMKM yang sudah di data, pihaknya akan melakukan updating data ke Kecamatan Kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, dan kecamatan lain.

"Ada dua jenis pajak yaitu pajak restoran dan pajak sewa, untuk pajak restoran tersebut yang bayar pajak bukan pelaku UMKM, namun yang bayar pajak tersebut adalah pengunjungucapnya kepada poskotakaltimnews, diruang kerjanya, Kamis (21/1/2021)

Totok juga menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah, pajak daerah bukan dalam bentuk untuk membayar lapak atau sewa.

Tambah dia, pihaknya berharap kepada masyarakat Kukar akan sadar dengan pajak, karena pajak itu kewajiban semua pihak untuk berbagi ke sesama, ke Negara dan Bangsa.

Sementara itu secara terpisah owner Kopi Hak yang berada di Pasar Seni Dwie Meynina mengatakan, pihaknya terdaftar pada Desember 2020 lalu, otomatis untuk pembayarannya dilakukan bulan depan setelah ia mendapatkan penghasilan dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun ia mendapatkan kartu NPWP pada Januari 2021, jadi untuk pembayarannya dilakukan di bulan depan (Februari) 2021.

"Bukan kami tidak mau bayar pajak, namun bayarnya di bulan depan, karena baru mendapatkan nomor registrasi NPWP, di ketahui bahwa pembayaran pajak itu setelah sebulan menerima kartu tersebut, saya pasti bayar sesuai dengan aturan berlaku" Kata Dwie.(*riz/poskotakaltimnews.com)